Pembicaraan Perjanjian Plastik Global di Ambang Batas

Negosiasi penting untuk menyelesaikanPerjanjian Plastik Global, yang sering disebut sebagai "Perjanjian Paris untuk Plastik," telah mencapai titik kritis di Jenewa. Sesi kelima yang dilanjutkan dari Komite Negosiasi Antar Pemerintah PBB (INC-5.2) dijadwalkan selesai pada 14 Agustus 2025, tetapi dengan hanya satu hari tersisa, perpecahan di antara negara anggota semakin melebar.

Blok dengan ambisi tinggi yang mencakup Uni Eropa, Kolombia, Kenya, Kanada, dan beberapa negara Afrika dan Pasifik telah mendorong batasan produksi plastik murni, penghapusan bahan kimia berbahaya, dan standar desain global agar produk lebih mudah didaur ulang. Sebaliknya, produsen minyak dan petrokimia utama seperti Arab Saudi, Rusia, dan Iran yang didukung oleh Amerika Serikat menolak batasan produksi, lebih memilih untuk fokus pada pengelolaan limbah dan peningkatan daur ulang.

Greenpeace mengecam draf teks terbaru, yang dirilis oleh Ketua INC pada 13 Agustus 2025, dengan menyebutnya sebagai "pengkhianatan terhadap kemanusiaan." WWF menyuarakan kritik serupa, berpendapat bahwa draf tersebut bukanlah perjanjian yang sebenarnya karena menghapus komitmen untuk membatasi produksi plastik, melemahkan referensi terhadap bahan kimia berbahaya, dan gagal membangun mekanisme pendanaan global yang jelas.

Pembagian yang tajam di meja negosiasi

Draf terbaru menekankan daftar produk plastik bermasalah, persyaratan desain, dan pengelolaan limbah yang lebih baik, tetapi dianggap longgar dan tidak mengikat secara global. Pendukung batas produksi memperingatkan bahwa tanpa kebijakan hulu yang kuat, volume plastik sebesar 475 juta ton pada tahun 2022 akan terus meningkat tajam dalam dekade mendatang, sementara tingkat daur ulang global tetap di bawah 10%.

Bahan kimia berbahaya adalah titik nyala lainnya. Kelompok berambisi tinggi mendorong daftar global bahan kimia yang dilarang atau dihentikan penggunaannya, sementara negara-negara yang menentangnya berpendapat bahwa pendekatan seperti itu terlalu membatasi dan sulit diterapkan secara universal.

Mekanisme Pendanaan dan Pelaksanaan

Selain substansi, mekanisme pendanaan sedang diperiksa. Beberapa negara mendukung dana multilateral bergaya Protokol Montreal untuk membantu transisi, sementara yang lain lebih memilih pendekatan domestik seperti skema Tanggung Jawab Produsen Extended (EPR). Perbedaan ini semakin menyulitkan untuk mencapai kesepakatan.

Negosiasi juga dibatasi oleh aturan pengambilan keputusan berbasis konsensus, yang memberi blok oposisi kemampuan untuk melemahkan ambisi melalui taktik penundaan atau teks kompromi minimal.

Tekanan Waktu dan Tindakan Aktivis

Dengan hanya beberapa jam tersisa, tekanan dari masyarakat sipil semakin meningkat. Para aktivis menggelar demonstrasi di luar Palais des Nations, termasuk instalasi simbolis "banjir plastik" dan pendakian bangunan, menuntut teks yang lebih kuat. Dalam sebuah kebalikan yang ironis, penelitian Greenpeace menemukan mikroplastik di udara sekitar pembicaraan sebagai bukti nyata dari krisis yang sedang dibahas.

Pengamat memperingatkan bahwa kegagalan dalam mencapai kesepakatan yang ambisius dapat menyebabkan regulasi nasional dan regional yang terfragmentasi, meningkatkan biaya kepatuhan bagi industri, dan memperlambat upaya global untuk mengatasi pencemaran plastik.

Pada jalan buntu ini, masa depan tata kelola plastik global bergantung pada kemauan politik untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan daripada kepentingan ekonomi jangka pendek. Hasil dari Jenewa akan menentukan arah apakah dunia akan bergerak menuju pengendalian menyeluruh terhadap pencemaran plastik atau membiarkan krisis meluas di luar kendali.